Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Home Forums b-taboo Perlukah Kita Menkriminalisasi LGBT dan Zina?

last updated by Avatar postcapital 4 months ago
1 voice
0 replies
  • Author
    Posts
  • #10168
    Avatarpostcapital
    Participant

    Menjelang pemilu, diskusi dan perdebatan politik semakin sering keras gaungnya. Pembicaraannya tidak hanya terbatas ke pemilu April nanti, tapi juga permasalahan yang muncul setelah pemilu selesai diadakan. Salah satunya adalah penggodokan draft RKUHP yang rencananya akan dilanjutkan setelah pemilu.

    Pembahasan RKUHP ini mendapatkan banyak kontroversi karena menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden yang berakibat pada pengekangan kebebasan berpendapat, penurunan hukuman terhadap pelaku HAM berat, revisi definisi zina yang ikut mengkriminalisai pasangan yang konsensus bersetubuh di luar perkawinan, dan kriminalisasi LGBT.

    Dari lima kontroversi tersebut, revisi definisi zina dan kriminalisasi LGBT paling banyak mendapatkan sorotan dari netizen. Ada yang pro maupun kontra dengan lima elemen tersebut. Bagi yang pro, adanya pelaku hubungan seks di luar pernikahan dan LGBT melanggar hukum agama dan norma masyarakat. Keberadaan mereka juga mencederai kesakralan institusi perkawinan dan keluarga Indonesia sehingga patut untuk dihukum.

    Sedangkan bagi yang kontra, peraturan tersebut melanggar HAM sekaligus mengganggu ranah privat individual warga negara. Perluasan definisi zina, bagi mereka, justru malah mengabaikan kekerasan seksual yang kerap terjadi. Alih-alih menghukum pelaku pelecehan dan kekerasan seksual yang lebih urgent, pemerintah malah lebih memilih untuk merecoki hubungan seksual yang konsensus. Bagi kubu pro, adanya dua hal tersebut merupakan bentuk pengawasan sekaligus kontrol terhadap seksualitas masyarakat, utamanya seksualitas perempuan.

    Daripada memperluas definisi zina dan menkriminalisasi LGBT (yang bahkan sudah keluar dari definisi penyakit kejiwaan sejak revisi DSM II), seharusnya pemerintah lebih memperhatikan keadilan hukum dan kesejahteraan penyintas kekerasan seksual. Banyak penyintas enggan untuk melaporkan kasusnya karena reviktimisasi dan ketidakseriusan aparat hukum dalam mengurus aduan mereka.

    Jadi bagaimana menurutmu? Apakah sebaiknya pemerintah dan DPR mengesahkan draft RKUHP sebagaimana adanya atau merevisi habis-habisan draft RKUHP?

    0

You must be logged in to reply to this topic.