Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Search Results for:
Warganegara Internet
Category: Bicara Blog Author: bicaraco Date: 22 hours ago Comments: 0
Warganegara Internet

Sebagai seorang fresh-graduate yang tentu saja kaum kelas menengah ngehe, saya tidak memiliki aset. Saya belum mempunyai rumah, apartemen apalagi sawah dan pabrik. Aset termahal yang saya miliki hanyalah domain situs akyan.id ini. Saat saya ingin membeli domain serta mencari jasa desainer untuk membangun situs ini, saya tidak perlu repot-repot ke kantornya. Saya menghubungi beliau lewat direct message (DM) Instagram dan kemudian melakukan pembayaran melalui e-banking. Ketika saya ingin mengiklankan situs ini, saya tidak memikirkan papan reklame. Promosi di Instagram, Facebook atau meminta endorsement dari influencer jauh lebih menarik.

Pengalaman saya tentu tidak jauh berbeda dengan pemuda seusia saya. Belanja kebutuhan pokok melalui e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak dan Blanja.com. Pertemuan komunitas dilakukan melalui Facebook. Wawancara kerja melalui Skype. Koran harian dan majalah digantikan media daring. Internet kini menggantikan geografi. Jarak geografis menjadi irrelevan. Pacaran jarak jauh (LDR) menjadi semakin mudah.

Revolusi industri 4.0 mengubah ekonomi secara drastis. Mode produksi kini bukan sebatas pabrik dan sawah tetapi internet. Produk digital kini semakin berharga. Software, aplikasi dan video game lebih mahal daripada hardware dan console-nya. Data kini menjadi komoditas yang lebih berharga daripada minyak.

Dampak internet terhadap ekonomi mungkin sangat mudah dijelaskan. Namun, apakah internet dapat mengubah lanskap dan tatanan politik di setiap negara maupun tatanan global?

Negara-bangsa yang rentan

Untuk memahami perubahan yang mungkin diakibatkan oleh internet, perlu kita pahami terlebih dahulu konsep-konsep politik arus utama.

Satuan politik dalam skema internasional masih menggunakan nation-state, satuan yang digunakan sejak Westphalia. Konsep kebangsaan (nation) hingga kini masih digunakan sebagai pemersatu sebuah negara (state). Menurut Benedict Anderson, nation adalah suatu imagined communities. Untuk membangun suatu imagined communities, dibutuh suatu konstruksi komunalitas. Media, secara spesifik, printing press, menurut Benedict Anderson, adalah kunci terbentuknya nation-states. Internet adalah media. Ia menyampaikan informasi kepada komunitas orang yang bahkan belum pernah kita temui sebelumnya. Tetapi, apakah internet akan seperti printing press, yang mendukung terbentuknya nation-states atau malah menghancurkannya?

Sebuah kajian berjudul “The Nation-State in Digital Age: A Contextual Analysis in 33 Countries” dari Lu dan Liu dari Tsinghua University dan Peking University mencoba menjawab pertanyaan di atas. Mereka menyimpulkan bahwa internet berhubungan erat dengan demokrasi. Internet menyediakan konten terkait isu kepentingan publik sehingga partisipasi publik meningkat. Internet telah terbukti berdampak pada state-building. Kultur kebebasan berpendapat di internet mendukung transfer ideologi sehingga kritik-kritik terhadap suatu pemerintahan otoriter pun semakin marak. Demonstrasi besar-besaran yang menjatuhkan Husni Mubarak di Mesir diorganisasikan di Twitter.

Perubahan pada persepsi tentang state kemudian berhubungan dengan persepsi terhadap nation dan nation-building.

“As digital infrastructure increases, people’s attachment to the nation state would rely more on the universal appeal of democracy than on particular appeal of ethnicity”

Menurut Lu dan Liu, infrastruktur digital berbanding terbalik dengan pendekatan etnis dan kepercayaan publik pada negara. Dengan pendekatan etnis, kepercayaan masyarakat pada negara bergantung pada kepercayaan interpersonal antar masyarakat yang disatukan oleh kebudayaan kebangsaan. Internet membawa fragmentasi sosial dan individualisasi budaya sehingga merusak basis budaya kepercayaan antar individu dalam suatu bangsa.

Konstruksi Identitas baru: “Citizens of the Internet”

Internet memang merusak basis kebangsaan sebagai identitas yang selama ini mempersatukan masyarakat suatu negara. Namun, di saat yang sama internet mengkonstruksi suatu identitas lintas bangsa.

Selama ini, dalam mengkonstruksi identitas kebangsaan, seringkali negara membentuk suatu konstruksi enemy images terhadap warga negara asing. Konstruksi bina bangsa seringkali menggunakan narasi outsider pada warga negara asing sehingga memunculkan prejudis terhadap mereka. Seseorang lebih mempercayai sesama warga negaranya ketimbang warga negara asing.

Kekuatan internet untuk menghubungkan seseorang dari benua Eropa menuju benua Afrika kemudian menghancurkan prejudis ini. Internet membentuk suatu kultur global. Fenomena meme yang mendunia dapat dijadikan contoh globalisasi budaya. Semua candaan (jokes) adalah inner jokes. Ia hanya menjadi lucu jika kita merupakan bagian dari komunitas itu. Meme dan shitpost dapat dikatakan sebagai suatu budaya bentukan internet yang menghubungkan shitposter dari berbagai negara. Para shitposter mempunyai kesamaan budaya. Meme dan shitpost adalah bahasa bagi mereka. Fenomena meme menunjukkan bahwa terjadi kontruksi identitas lintas batas budaya.

Sebagai pengguna internet, kita juga membangun rasa saling percaya yang sangat tinggi. Dalam merancang liburan ke luar negeri, kita dapat memesan AirBnb, suatu kamar yang dimiliki warga negara asing tanpa ragu. Kita mengunjungi situs e-commerce global, memesan barang dari pelapak luar negeri tanpa rasa takut.

Tidak ada kekuasaan di atas negara? Siapa bilang?

Salah satu karakterisasi suatu negara adalah ia menentukan kebijakan yang akan memengaruhi kebijakan warga negaranya. Di era digital, kita akan jauh lebih terpengaruh perubaha kebijakan Facebook daripada kebijakan yang dibuat oleh negara. Ketika Facebook mengganti algoritma News feed-nya, akses berita yang kita terima akan ikut berubah. Kebijakaan Facebook ini jauh lebih berpengaruh ketimbang, misalnya, pemerintah mengubah regulasi mengenai penerbitan dan distribusi surat kabar harian. Ketika asset terbesar yang saya miliki adalah domain situs akyan.id dan laman instagram, bukan rumah maupun apartemen, kebijkan pemerintah tentang pajak bumi bangunan tidak memengaruhi hidup saya. Kebijakan Instagram tentang promosi jauh lebih berpengaruh bagi saya.

Tentu, ranah hukum masih milik negara. Pasal penistaan agama atau penghinaan presiden yang digubah oleh parlemen memang dapat memengaruhi kehidupan kita. Namun, pasal tersebut masih belum diterapkan. Tidak mungkin pihak penegak hukum dapat menjerat semuanya sehingga masih banyak pesan-pesan yang melanggar pasal tersebut berkeliaran di ruang fisik. Namun, berbeda halnya di ruang digital. Ketika Facebook menentukan kebijakannya mengenai hate-speech, otomatis algoritma Facebook akan menyensor semua hate-speech di platform media sosialnya. Ketika kita lebih terdampak akibat kebijakan Facebook daripada kebijakan negara kita masing-masing, Facebook memiliki kuasa yang lebih besar daripada negara.

Di era digital, kita memiliki dunia baru. Perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook dan Amazon adalah negaranya. Internet adalah wilayahnya. Pengguna adalah warganya. Apa kemudian yang harus kita lakukan sebagai Citizens of the Internet? Akan kami bahas di kesempatan lain. Stay tune.

Referensi

Danny Crichton, The Nation State of the Internet, Tech Crunh, https://techcrunch.com/2018/12/08/the-nation-state-of-the-internet/ 

Maximilian Stern, The Internet and the end of the nation state, The European, https://www.theeuropean-magazine.com/maximilian-stern–2/9580-the-internet-and-the-end-of-the-nation-state 

Jia Lu; Xinchuan Liu, The Nation-state in Digital Age: A Contextual Analysis in 33 Countries, International Journal of Communication, 12 (2018)

0

Imajinasi Dunia Tanpa Kerja
Category: Bicara Blog Author: bicaraco Date: 5 days ago Comments: 0
sumber: pexel

Kamu, besar nanti mau jadi apa?” terkesan pertanyaan simple dan awam yang kita tanyakan pada anak di usia TK. Bahkan pertanyaan ini dijadikan lirik lagu dangdut. “Waktu aku kecil mamaku bertanya kalua besar nanti mau jadi apa? Polisi polisi polisi” begitulah kata Nella Kharisma dalam dendangnya yang berjudul “Polisi”. Ya, itu jawaban yang kita ekspektasikan ketika kita bertanya pertanyaan di atas. Polisi, dokter, insinyur, Youtuber dan pekerjaan lainnya.

Pertanyaan simple ke anak TK tadi menunjukkan betapa mandarah dagingnya logika pikir kapitalisme dalam kehidupan kita. Ketika sang anak menjawab “mau jadi orang baik”, kita anggap itu sebagai guyonan belaka. “Jadi apa” yang kita imajinasikan adalah “jadi <insert pekerjaan>”. Program televisi “Jika aku menjadi”-pun menempatkan pekerjaan di setiap judulnya. Judulnya “Jika aku menjadi pencari kijing” bukan “Jika aku menjadi orang baik” atau “Jika aku menjadi depresi”. Otak kita dikonstruksi untuk berpikir bahwa “menjadi” itu haruslah pekerjaan. Our “being” is our work.

Imajinasi kita sebatas menjadi seorang pekerja yang menghasilkan produktifitas yang diukur berdasarkan uang. “Menjadi” haruslah sesuatu yang menghasilkan uang. Jika tidak menghasilkan uang, maka tidak “menjadi” yang seharusnya. Dalam logika masyarakat kapitalisme, kita seharusnya menjadi dokter atau insinyur, bukan menjadi gila atau bahagia. Gila dan bahagia tidak menghasilkan uang.

Ketika pekerjaan menjadi “menjadi” atau “being”, maka identitas kita, dan anak-anak TK tadi melekat pada pekerjaannya. Begitu pula bagaimana kita dan anak TK tadi melihat orang lain. Persona menjadi tidak relevan. Pak Budi adalah dosen, dosen adalah Pak Budi. Pak Budi bukanlah Pak Budi. Pak Budi adalah dosen. Kita tidak memperdulikan siapa dia di luar pekerjaannya. Pak Budi mungkin suka bermain bola atau merupakan seniman. Namun selagi bermain bola dan berseni hanya sebatas hobi dan bukan profesi, kita tidak peduli, yang kita tau Pak Budi adalah dosen.

sumber: @iamkidpresident

Stereotip pekerjaan dan status sosialnya pun melekat ke identitas sang pekerja. “Menantunya Bu Siti itu Pak Guru, loh!”. Tidak jauh bedanya dengan identifikasi ras maupun agama. Apa bedanya “kamu jangan pacaran sama dia, dia kuli bangunan” ketimbang “kamu jangan pacaran sama dia, dia Kristen”. Label, apapun itu, mereduksi kemanusiaan. Dia bukan manusia seutuhnya, dia hanyalah <pekerjaannya>.

Setiap orang mempunyai label. Suatu label yang mereka identifikasikan sendiri, anehnya, dengan bangganya. Sangat bangganya seseorang mencantumkan gelar ‘dr.’ di surat undangan pernikahan, ya. Menganggur adalah hina, memalukan. Seolah tak punya tujuan hidup.

Tanpa kita sadari, identifikasi manusia ke pekerjaan merupakan suatu hal yang rentan. Fragile. Sejak revolusi industri, pekerjaan muncul. Hampir setiap orang mempunyai pekerjaan. Baik pekerja buruh pabrik maupun karyawan kantoran, semuanya mempunyai pekerjaan. Orang yang menganggur itu yang malas, katanya. Imajinasi kerja pun berkembang di era ini. Minoritas pengangguran pun depresi karena tak punya identitas.

Masalahnya, teknologi semakin berkembang, bung. Jika dulu, buruh mengalami ancaman eksploitasi, kini buruh mengalami ancaman baru, irrelevansi. Bagaimana tidak, perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang kian maju semakin menggerus kesempatan kerja. Dulu buruh pengepakan di pabrik-pabrik digantikan mesin. Kini, dokter pun akan diganti mesin. Tak ada yang aman. Pengangguran yang kini minoritas pun sebentar lagi menjadi mayoritas.

Dalam menghadapi krisis ini, dunia sudah mulai mencari solusi. Salah satunya, universal basic income(UBI). Sistem di mana semua rakyat, baik bekerja maupun tidak diberikan sejumlah uang dari pemerintah, cukup untuk bertahan hidup tanpa kerja. Mekanisme seperti ini membutuhkan modal politik yang kuat untuk memaksa perusahaan besar membayar pajak yang lebih besar untuk membiayai hajat hidup masyarakat yang bergantung UBI ini.

Masalahnya, solusi seperti ini tak akan terpikir jika kita melulu mem-fetisisasi pekerjaan. Pasti yang dikatakan motivator adalah “ayo jangan malas, cari kerja” atau politisi yang baik pun akan berkata “kita harus memperluas lapangan kerja”. Kita sangat benci pada ke-santai-an dan hari libur. Pokoknya kerja. “Kerjanya di kos melulu. Kapan kerjanya dia itu?”. Cara pandang kita masih bersifat victim-blaming, “kalau tak kerja itu namanya malas, tak peduli apa sebabnya”.

Konklusinya, di dunia penuh ketidak pastian kerja, bagaimana bisa kita bertahan dengan imajinasi kerja seperti sekarang. Jika kita masih mengukur nilai manusia dari kapasitas produksi, akan banyak yang tereksklusi. Populasi manusia tanpa label semakin meningkat, bro! Untuk mengatasi krisis ini, kita butuh imajinasi dunia pasca-kerja. Dunia pasca-kerja adalah kata yang saya buat-buat karena saya belum menemukan terjemahan resmi-nya. Bahasa Inggris-nya post-work world! Kita butuh imajinasi bahwa “menjadi” tidak harus pekerjaan dalam arti tradisional. Kita patut menormalisasi jawaban “menjadi orang baik” dan tak mengkucilkan bocah TK yang menjawab demikian. Ia bukan tak paham, ia visioner, tak terperangkap cara pikir kapitalisme seperti anda.

Tanpa reimajinasi dunia pasca-kerja, kalau ditanya “kalau besar nanti mau jadi apa?”, di era irrelevansi manusia akibat teknologi, lebih baik jawab “jadi gila aja”.

————————————————————————————————————

Referensi:

Yuval Noah Harari, 21 Lessons for 21st Century

Andy Becket, Post-work: the radical idea of world without jobs,  The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2018/jan/19/post-work-the-radical-idea-of-a-world-without-jobs

0

Data Kita: Tantangan dan Harapan
Category: Bicara Blog Author: bicaraco Date: 1 week ago Comments: 0
Data Kita: Tantangan dan Harapan

Data Kita: Tantangan dan Harapan

Ekonomi kini hampir tidak dapat dipisahkan dengan teknologi. Pembahasan tentang peran teknologi dalam ekonomi semakin mendalam pada tahun 2018. 

Topik terpenting yang semakin didalami pada tahun ini adalah Big Data. Artikel dari The Economist, menunjukkan bahwa data kini menjadi sumber daya ekonomi yang sangat bernilai. “21 Lessons for 21st Century”, karya tulisan Yuval Noah Harari, menjelaskan secara detil bagaimana akses ke big data dapat digunakan oleh perusahaan teknologi untuk memengaruhi cara kita berpikir termasuk perilaku kita dalam berbelanja. Dengan menggunakan kekuatan data, perusahaan teknologi akan mendapatkan akses ke kartu kredit kita. Namun yang lebih berbahaya adalah kuasa big data dalam memengaruhi perilaku politik kita. 

Salah peristiwa penting terkait hal ini yang perlu disoroti adalah testimoni pendiri Facebook, Mark Zuckerberg di kongres Amerika Serikat. Mark Zuckerberg dipanggil kongres akibat skandal Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, yang membantu konsultan kampanye Donald Trump terungkap menggunakan data personal yang ia panen dari Facebook untuk kepentingan politik. Illustrasi yang lebih detil mengenai skandal ini dapat dilihat di tautan ini. Baru-baru ini, CEO Google, Sundar Pichai juga dipanggil kongres untuk menyampaikan testimoni. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anggota kongres di kedua pemanggilan ini, dapat disimpulkan bahwa anggota kongres sebagai pembuat kebijakan masih sangat awam tentang internet dan teknologi. 

Koleksi big data yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar amatlah berbahaya sehingga perlu diregulasi. Mungkin dengan cara memecahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook dan Amazon seperti yang ditawarkan di artikel ini. Tetapi setelah melihat ketidakpahaman anggota kongres mengenai internet dan model bisnisnya menunjukkan bahwa sebaiknya kita tidak mengandalkan pemerintah untuk meregulasi perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook dan Google. Gerakan masyarakat akar rumput seperti #deleteFacebook menjadi satu-satunya opsi untuk menyelamatkan diri dari bahaya koleksi big data. 

Mungkin pembahasan big data terdengar asing bagi kita, masyarakat Indonesia. Liputan negatif mengenai perusahaan tekonologi asli Indonesia masih sangat jarang. Tanpa kita sadar, perusahaan seperti Go-Jek, juga telah mengoleksi data personal kita. Artikel Tirto.id, membahas topik ini dengan cukup jelas. Perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain pun terkesan menggunakan data personal kita untuk menyampaikan iklan-iklan produknya yang secara spesifik menyasar kita. 

Harapan 

Ketika pemerintah sudah tidak dapat diandalkan lagi untuk meregulasi perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, Google dan Amazon, mungkin kita harus mulai mencari cara alternatif. Mungkin blockchain dapat menjadi salah satunya. Kita lebih mengenal blockchain sebagai platform untuk cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Padahal, kapabilitas blockchain tidak terbatas pada cryptocurrency saja. Berikut kompilasi artikel Vox, yang membahas dasar bagaimana blockchain bekerja. Esensinya, blockchain adalah platform yang terdesentralisasi yang tak terpengaruh oleh regulasi pemerintah. Blockchain = anarki.

Selain kapabilitasnya untuk membangun suatu mata uang baru, blockchain kini dapat menjadi platform kepemilikan produk digital. Salah satunya adalah cryptokitties. Video berikut menjelaskan bagaimana konsep kepemilikan cryptokitties. Jika blockchain dapat menyetor mata uang dan produk, tentu ia juga dapat menyetor data pribadi sehingga dapat menjadi media sosial alternatif. Beberapa platform media sosial sudah menggunakan blockchain. Apa saja media sosial tersebut dapat dilihat di artikel dari Hackernoon.

Memandang bahaya koleksi big data yang selalu digunakan untuk kepentingan korporat dan tidak mampu diregulasi pemerintah, platform blockchain dapat menjadi alternatif untuk menyelamatkan diri.

0

Apa Saja Konsekuensi Menikah Muda
Category: Bicara Blog Author: bicaraco Date: 4 weeks ago Comments: 0
Apa Saja Konsekuensi Menikah Muda

Umur rata-rata pernikahan dunia semakin meningkat. Laporan OECD tahun 2018 menunjukkan rata-rata pernikahan di negara-negara OECD turun dari 7-10 pernikahan per 1000 orang di 1970 ke 4,8 pernikahan per 1000 orang di tahun 2017. Fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh negara maju saja, tapi juga negara berkembang, seperti Thailand.

Bicara - Apa Saja Konsekuensi Menikah Muda
Sumber: Pexels

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi hal ini. Meningkatnya biaya hidup tanpa diiringi gaji yang setimpal, keinginan untuk melanjutkan studi, tidak ingin melepaskan kebebasan, merasa belum mapan adalah sebagian alasan yang sering diungkapkan oleh para anak muda yang belum – atau bahkan enggan – menikah.

Namun tren menunda pernikahan sayangnya tidak berlaku di Indonesia. Meningkatnya tingkat religiusitas, gencarnya dakwah menikah muda, hingga munculnya gerakan Indonesia Tanpa Pacaran membuat tingkat pernikahan muda meningkat. Sayangnya dakwah-dakwah ini hanya menceritakan sisi positif dan menyenangkan dari pernikahan. Padahal nikah kan tidak selamanya bahagia, ya enggak?

Lalu apa saja permasalahan yang menghampiri pasangan yang menikah muda?

Secara emosi belum dewasa

Salah satu permasalahan yang sering dibawa adalah permasalahan emosi. Anak-anak muda yang baru selesai puber biasanya masih meledak-ledak dan belum mampu mengontrol emosi dengan baik. Emosi yang meledak-ledak ini, apabila tidak diatur, bisa mengarah ke kekerasan rumah tangga.

Secara ekonomi belum mapan

Permasalahan lainnya yang tak kalah penting adalah permasalahan ekonomi. Ustadz-ustadz yang menyarankan anak muda untuk segera menikah biasanya menyatakan rezeki akan datang ke mereka setelah menikah. Padahal di masa ekonomi sulit seperti ini, yang namanya rezeki harus dicari setengah mati. Permasalahan ekonomi juga merupakan pemicu utama permasalahan rumah tangga dan menjadi salah satu alasan gugatan cerai terbanyak.

Belum mengenal pasangan terlalu jauh

Pasangan yang menikah muda biasanya mendapatkan pasangannya lewat prosesi ta’aruf. Prosesi ini biasanya hanya memakan waktu 3-6 bulan atau bahkan kurang. Dalam jeda waktu sesingkat itu tentu belum bisa mengenal perangai pasangan dengan baik. Hal ini tentunya bisa memicu konflik dan ketidakcocokan yang bisa mengarah ke perceraian.

Tentu saja tidak semua orang yang memutuskan untuk menikah muda mengalami hal-hal yang dituliskan di atas. Ada yang beruntung sudah mapan atau mendapatkan pasangan yang pengertian dan dewasa, tapi kebanyakan tidak seberuntung itu. Jadi, bagaimana menurutmu tentang fenomena menikah muda?

0

Dresscode Ngantor: Formal atau Kasual?
Category: Bicara Blog Author: bicaraco Date: 4 weeks ago Comments: 0
Sumber: Pexels

Oleh: Rio Akbar Pramanta

Kalau kita membayangkan seseorang yang bekerja di perkantoran, yang terbayang di pikiran adalah seseorang berpakaian kemeja lengan panjang, dasi, celana bahan, dan sepatu pantofel hitam. Barangkali ada yang bahkan berpenampilan lebih necis lagi dengan lengkap memakai setelan jas dan sepatu kulit mahal.

Sumber: Pexels

Namun belakangan ini, dresscode pekerjaan kantoran mulai menjadi lebih santai. Beberapa perusahaan sudah memberlakukan Casual Friday, di mana karyawan diperbolehkan berpakaian kasual khusus di hari Jumat. Mereka diperbolehkan memakai kemeja bermotif warna – warni, celana jeans, dan sepatu sneakers. Apalagi perusahaan start-up yang digalangi oleh kaum millenial. Tidak ada yang namanya dresscode. Karyawan boleh berpakaian sesuka hati di kantor, meskipun kadang dengan batasan – batasan tertentu. Misalnya, karyawan boleh memakai sepatu bebas, namun tetap tidak boleh hanya memakai sandal saja.

Tren dresscode kantor yang semakin kasual ini mungkin disebabkan oleh kaum millenial yang tidak suka berpakaian formal dan kaku. Mereka lebih suka memakai sneakers dibandingkan sepatu pantofel, dan mereka lebih suka memakai jaket hoodie dan jeans dibandingkan setelan jas. Karena kaum millenial ini merupakan pasokan angkatan kerja yang fresh, akhirnya banyak perusahaan yang mulai mengakomodir tren berpakaian kaum millenial ini.

Tentu saja hal ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, banyak yang menganggap dresscode merupakan bagian dari profesionalitas. Lagipula, siapa yang akan menganggap anda serius ketika bertemu klien dengan berpakaian jeans dan sneakers? Di sisi lain, mereka yang menginginkan dresscode kasual ini berargumen kalau pakaian tidak mempengaruhi profesionalitas. Malah menciptakan suasana kantor yang lebih ramah dan santai sehingga nyaman untuk bekerja. Uniknya, baik kaum tua maupun muda, sama – sama ada yang ambil bagian dari kedua sisi ini. Ada kaum tua yang sangat setuju dengan dresscode yang lebih kasual, ada pula kaum muda yang lebih menyukai dresscode yang lebih formal.

Jadi, kamu lebih suka menjadi pihak yang mana? Dresscode formal atau dresscode kasual?

0

Rambut Sebagai Simbol Relasi Kuasa untuk Laki
Category: Bicara Blog Author: bicaraco Date: 4 weeks ago Comments: 0
Sumber: Pexels

Siapa saja laki – laki yang saat masih kecil, ketika diajak untuk potong rambut oleh orang tuanya, sering dibilang “Dibotakin aja biar ganteng, kayak ABRI”? Dan siapa pula, laki – laki yang berambut sedikit panjang saja, sudah dikatain “Kayak berandalan!”?

Terdapat alasan tersendiri mengapa kaum laki – laki diidentikkan dengan rambut pendek atau botak. Dan, ada alasan simbolik pula, selain alasan praktikal, mengapa melakukan hal yang sebaliknya dicap sebagai simbol pemberontakan dan kebebasan. Secara sejarah, rambut dipandang sebagai simbol kehormatan, kekuasaan, serta kekuatan, dan hal ini berlaku untuk laki – laki dalam konteks patriarkis.

Sumber: Pexels

Hingga pada abad ke-19, memiliki rambut panjang untuk laki – laki menjadi suatu identitas tersendiri, yaitu Ia tidak perlu memotong rambutnya untuk alasan praktikal yaitu pekerjaannya. Begitu pula untuk perempuan, mereka yang bekerja sebagai buruh seringkali harus memotong pendek rambutnya untuk alasan yang praktikal. Alasan praktikal ini lama kelamaan menjadi sebuah identitas pembeda tersendiri, antara mereka yang memiliki status di masyarakat, dengan mereka yang hanya masyarakat jelata. Bahkan untuk para laki – laki yang sudah membotak karena umur, memakai rambut palsu atau wig malah menjadi keharusan tersendiri, karena rambut merupakan salah satu simbol status sosial pada waktu itu. 

Budaya membotaki rambut untuk prajurit militer, baru dimulai sekitar awal abad ke-20, di mana pembotakan rambut menjadi suatu bentuk penyeragaman dan penghilangan atas identitas individual. Hal ini dilakukan dengan harapan para prajurit dapat berhubungan erat tanpa harus melihat perbedaan. Namun sebagai hasilnya, pembotakan rambut malah dianggap sebagai bentuk subordinasi, ketundukan kepada otoritas yang lebih tinggi. Di sisi lain, di penjara dan kamp konsentrasi, pembotakan rambut menjadi simbol dehumanisasi. Mereka yang dianggap bukan manusia ini dirampas identitas individualnya dengan cara membotaki rambut mereka. Tanpa sadar, nilai – nilai ini masih terus terjaga dan dilakukan sampai saat ini.

Di Indonesia, praktik ini masih sangat melekat. Sekolah – sekolah menyuruh murid laki – lakinya untuk memotong pendek rambutnya, terkadang malah wajib untuk botak. Memang ada alasan praktikal, khususnya untuk mereka yang berada di STM misalnya, tetapi simbolisme memotong rambut sebagai tanda tunduk kepada otoritas dan peraturan sekolah masih melekat. Begitu pula praktik perploncoan saat masuk universitas, pembotakan rambut menjadi simbol subordinasi dan kepatuhan kepada senior yang gila hormat.

Di luar itu semua, laki – laki yang berambut panjang mendapatkan stigma yang negatif. Mulai dari berandalan, pemberontak, kebarat – baratan, hingga mungkin yang paling parah, ingin menyerupai perempuan. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Indonesia sendiri yang pernah melakukan represi khusus terhadap laki – laki berambut panjang baik di era Orde Lama maupun Orde Baru.

Rambut adalah sebuah bagian dari identitas individual dan juga sarana berekspresi, baik untuk laki – laki maupun perempuan. Stigmatisasi negatif serta pemaksaan pemotongan rambut adalah sebuah bentuk dehumanisasi.

Bagaimana menurutmu? Apakah laki – laki seharusnya berambut pendek, atau hal itu tidak penting sama sekali?

0

1 2 3 8